tag:blogger.com,1999:blog-80550291988511265592024-03-12T18:49:54.554-07:00Isi Buku kuYouKnowWhohttp://www.blogger.com/profile/04569933980148933186noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-8055029198851126559.post-12978874399205710842012-11-08T22:38:00.000-08:002012-11-11T16:23:10.018-08:00UNDANG-UNDANG DASAR 1945<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<b>UNDANG-UNDANG DASAR 1945</b><br />
<br />
(SETELAH AMANDEMEN I S.D. IV - DALAM SATU NASKAH)<br />
<br />
PEMBUKAAN<br />
<br />
Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.<br />
Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.<br />
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.<br />
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<br />
UNDANG-UNDANG DASAR<br />
<br />
BAB I<br />
<br />
BENTUK DAN KEDAULATAN<br />
<br />
Pasal 1<br />
<br />
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.<br />
<br />
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<br />
<br />
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.<br />
Pasal 2<br />
<br />
(1)
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<br />
<br />
(2)
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditetapkan dengan suara yang terbanyak.<br />
<br />
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.<br />
Pasal 3<br />
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.<br />
<br />
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.<br />
<br />
(3)
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.<br />
<br />
BAB III<br />
<br />
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA<br />
<br />
Pasal 4<br />
<br />
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<br />
<br />
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.<br />
Pasal 5<br />
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<br />
Pasal 6<br />
(1)
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<br />
<br />
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<br />
Pasal 6A<br />
<br />
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<br />
<br />
(2)
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.<br />
3) Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah
suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<br />
<br />
(4)
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan pasangan yang memperoleh, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden
dan Wakil Presiden.<br />
<br />
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.<br />
Pasal 7<br />
<br />
Presiden
dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan.<br />
Pasal 7A<br />
<br />
Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.<br />
Pasal 7B<br />
<br />
(1)
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.<br />
<br />
(2) Pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(3)
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi
hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(4) Mahkamah Konstitusi wajib
memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh
hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh
Mahkamah Konstitusi.<br />
<br />
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau WakilPresiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.<br />
<br />
(6)
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga
puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.<br />
<br />
(7)
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4
dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.<br />
Pasal 7C<br />
<br />
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
Pasal 8<br />
<br />
(1)
Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil
Presiden sampai habis masa jabatannya.<br />
<br />
(2) Dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk
memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.<br />
<br />
(3)
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Selambat-jambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke
dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.<br />
Pasal 9<br />
<br />
(1)
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :<br />
<br />
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):<br />
<br />
Demi
Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-balknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa.<br />
<br />
Janji Presiden (Wakil Presiden):<br />
<br />
Saya
berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-balknya dan seadil-adllnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.<br />
<br />
(2)
Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak
dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.<br />
Pasal 10<br />
<br />
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.<br />
Pasal 11<br />
<br />
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.<br />
<br />
(2)
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.<br />
<br />
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 12<br />
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.<br />
Pasal 13<br />
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.<br />
<br />
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
Pasal 14<br />
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.<br />
<br />
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
Pasal 15<br />
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 16<br />
<br />
Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam
undang-undang.<br />
<br />
BAB IV<br />
<br />
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG<br />
Dihapus.<br />
BAB V<br />
<br />
KEMENTERIAN NEGARA<br />
<br />
Pasal 17<br />
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.<br />
<br />
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<br />
<br />
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.<br />
<br />
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<br />
<br />
BAB VI<br />
<br />
PEMERINTAH DAERAH<br />
<br />
Pasal 18<br />
(1)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
(2) Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<br />
<br />
(3)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.<br />
<br />
(4) Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota dipilih secara demokratis.<br />
<br />
(5) Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.<br />
<br />
(6)
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.<br />
<br />
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<br />
<br />
Pasal 18A<br />
<br />
<br />
(1)
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan
kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.<br />
<br />
(2) Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<br />
Pasal 18B<br />
(1)
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.<br />
<br />
(2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.<br />
<br />
BAB VII<br />
<br />
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<br />
<br />
Pasal 19<br />
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.<br />
<br />
(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun<br />
<br />
Pasal 20<br />
<br />
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.<br />
<br />
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.<br />
<br />
(3)
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.<br />
<br />
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.<br />
<br />
(5)
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<br />
Pasal 20A<br />
<br />
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<br />
<br />
(2)
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.<br />
<br />
(3)
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.<br />
<br />
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.<br />
<br />
Pasal 21<br />
<br />
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.<br />
Pasal 22<br />
<br />
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.<br />
<br />
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.<br />
<br />
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.<br />
Pasal 22A<br />
<br />
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 22B<br />
<br />
Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.<br />
BAB VII A<br />
<br />
DEWAN PERWAKILAN DAERAH<br />
<br />
Pasal 22C<br />
<br />
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.<br />
<br />
(2)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari
sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.<br />
<br />
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 22D<br />
<br />
(1)
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<br />
<br />
(2)
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama.<br />
<br />
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.<br />
<br />
(4)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.<br />
BAB VIIB<br />
<br />
PEMILIHAN UMUM<br />
<br />
Pasal 22E<br />
<br />
<br />
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<br />
<br />
(2)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.<br />
<br />
(3) Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.<br />
<br />
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.<br />
<br />
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<br />
<br />
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<br />
BAB VIII<br />
<br />
HAL KEUANGAN<br />
<br />
Pasal 23<br />
<br />
(1)
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.<br />
<br />
(2) Rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.<br />
<br />
(3) Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.<br />
<br />
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
(5)
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan rakyat.<br />
Pasal 23A<br />
<br />
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 23B<br />
<br />
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 23C<br />
<br />
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 23D<br />
<br />
Negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 23E<br />
<br />
(1)
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.<br />
<br />
(2)
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sesuai dengan kewenangannya.<br />
<br />
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.<br />
Pasal 23F<br />
<br />
(1)
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan
oleh Presiden.<br />
<br />
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.<br />
Pasal 23G<br />
<br />
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.<br />
<br />
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.<br />
BAB IX<br />
<br />
KEKUASAAN KEHAKIMAN<br />
<br />
Pasal 24<br />
<br />
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<br />
<br />
(2)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<br />
<br />
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<br />
Pasal 24A<br />
(1)
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.<br />
<br />
(2) Hakim agung harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.<br />
<br />
(3) Calon hakim agung
diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden.<br />
<br />
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.<br />
<br />
(5)
Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta
badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 24B<br />
(1)
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.<br />
<br />
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.<br />
<br />
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<br />
<br />
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 24C<br />
<br />
(1)
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.<br />
<br />
(2) Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.<br />
<br />
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan
orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.<br />
<br />
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.<br />
<br />
(5)
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.<br />
<br />
(6)
Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<br />
Pasal 25<br />
<br />
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.<br />
BAB IXA<br />
<br />
WILAYAH NEGARA<br />
<br />
<br />
Pasal 25 A<br />
Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang.<br />
<br />
BAB X<br />
<br />
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK<br />
<br />
Pasal 26<br />
<br />
(1)
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.<br />
<br />
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<br />
<br />
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
Pasal 27<br />
<br />
(1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.<br />
<br />
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<br />
<br />
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<br />
Pasal 28<br />
Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.<br />
BAB XA<br />
<br />
HAK ASASI MANUSIA<br />
<br />
Pasal 28A<br />
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<br />
Pasal 28B<br />
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<br />
<br />
(2)
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<br />
Pasal 28C<br />
(1)
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<br />
<br />
(2)
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<br />
Pasal 28D<br />
(1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<br />
<br />
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<br />
<br />
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<br />
<br />
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.<br />
Pasal 28E<br />
(1)
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.<br />
<br />
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<br />
<br />
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<br />
Pasal 28F<br />
Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<br />
Pasal 28G<br />
(1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<br />
<br />
(2)
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain.<br />
Pasal 28H<br />
(1) Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan
hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<br />
<br />
(2)
Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<br />
<br />
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<br />
<br />
(4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.<br />
Pasal 28I<br />
(1)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun.<br />
<br />
(2) Setiap orang
berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.<br />
<br />
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.<br />
<br />
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<br />
<br />
(5)
Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.<br />
Pasal 28J<br />
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<br />
<br />
(2)
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.<br />
<br />
BAB XI<br />
<br />
AGAMA<br />
<br />
Pasal 29<br />
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<br />
<br />
(2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<br />
<br />
BAB XII<br />
<br />
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA<br />
<br />
Pasal 30<br />
<br />
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.<br />
<br />
(2)
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.<br />
<br />
(3)
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.<br />
<br />
(4)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<br />
<br />
(5)
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.<br />
<br />
BAB XIII<br />
<br />
PENDIDIKAN<br />
<br />
Pasal 31<br />
<br />
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<br />
<br />
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<br />
<br />
(3)
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang.<br />
<br />
(4) Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<br />
<br />
(5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
serta kesejahteraan manusia.<br />
Pasal 32<br />
(1) Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya.<br />
<br />
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.<br />
BAB XIV<br />
<br />
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL<br />
<br />
Pasal 33<br />
<br />
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<br />
<br />
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<br />
<br />
(3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<br />
<br />
(4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<br />
<br />
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<br />
Pasal 34<br />
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.<br />
<br />
(2)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan ticlak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.<br />
<br />
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<br />
<br />
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<br />
<br />
BAB XV<br />
<br />
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU KEBANGSAAN<br />
<br />
Pasal 35<br />
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.<br />
<br />
Pasal 36<br />
<br />
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.<br />
<br />
Pasal 36A<br />
<br />
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.<br />
<br />
Pasal 36B<br />
<br />
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.<br />
<br />
Pasal 36C<br />
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.<br />
BAB XVI<br />
<br />
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR<br />
<br />
Pasal 37<br />
(1)
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.<br />
<br />
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar diajukan secara tertuiis dan ditunjukkan dengan
jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.<br />
<br />
(3)
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.<br />
<br />
(4) Putusan
untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.<br />
<br />
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.<br />
<br />
ATURAN PERALIHAN<br />
<br />
Pasal I<br />
<br />
Segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.<br />
Pasal II<br />
Semua
lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.<br />
Pasal III<br />
<br />
Mahkamah
Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum
dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<br />
ATURAN TAMBAHAN<br />
<br />
Pasal I<br />
<br />
Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil
putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.<br />
<br />
Pasal II<br />
Dengan
ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal.<br />
<br />
Achmad Iqbal Ashrye<br />
<br /></div>
YouKnowWhohttp://www.blogger.com/profile/04569933980148933186noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8055029198851126559.post-84011986855100322122012-10-10T21:49:00.003-07:002012-10-10T21:49:57.789-07:00Pengertian HAM menurut para ahli<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-family: 'First Grader'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">1.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"> 1. </span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-family: 'First Grader'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa
sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
diganggu gugat (bersifat mutlak).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-family: 'First Grader'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">2.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"> 2.</span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Menurut <em>Prof. Koentjoro
Poerbo Pranoto(1976)</em>, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi.
Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat
dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.</span><span lang="IN" style="font-family: 'First Grader'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></div>
<div style="line-height: 115%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; mso-bidi-font-family: "First Grader"; mso-fareast-font-family: "First Grader";">3.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader";">Menurut <em>G.J. Wolhots</em>,
hak-hak asasi manusia adalah sejulah hak yang melekat dan berakar pada tabiat
setiap pribadi manusia, bersifat kemanusiaan<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "First Grader"; mso-fareast-font-family: "First Grader";">4.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"> 4.</span></span><span lang="EN-GB" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">Jan
Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM dalam
“human right could be generally defines as those right which are inherent in
our nature and without which we cannot live as human being” yang artinya HAM
adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa
hak itu manusia tidaka dapat hidup sebagai manusia</span><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "First Grader"; mso-fareast-font-family: "First Grader";">5.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"> 5. </span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-family: "First Grader"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Menurut Prof. Darji Darmodiharjo,
S. H. mengatakan : hak – hak asasi manusia adalah dasar atau hak – hak pokok
yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak – hak
asasi itu menjadi dasr dari hak dan kewajiban – kewajiban yang lain.<o:p></o:p></span></div>
YouKnowWhohttp://www.blogger.com/profile/04569933980148933186noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8055029198851126559.post-23587133404760399682012-10-09T23:24:00.000-07:002012-10-10T21:49:05.674-07:00Sekularisme<br />
<div style="border-bottom: solid #4F81BD 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-themecolor: accent1; mso-element: para-border-div; padding: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;">
<div class="MsoTitle">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sekularisme</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> adalah aliran atau sistem doktrin dan
praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama; atau
pandangan bahwa masalah keagamaan (ukhrawi/surgawi) harus terpisah sama sekali
dari masalah kenegaraan (urusan duniawi). Secara etimologis istilah
"sekuler" berasal dari bahasa Latin, saeculum, yang bermakna ganda,
yakni "ruang" dan "waktu". Istilah "ruang"
menunjuk pada pengertian "dunia" atau "duniawi", sedangkan
"waktu" pada pengertian "sekarang" atau "kini".
Kata "sekuler" berkembang menjadi sebuah istilah yang diartikan
sebagai bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau
kerohanian. Bahasa Arab untuk "sekuler" adalah 'ilmaniyyah, suatu
kata yang berakar dari kata 'ilm yang berarti "ilmu pengetahuan" atau
"sains".</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dari kata "sekuler" muncul
istilah "sekularisasi" yang antara lain mengandung arti "proses
melepaskan diri dari ikatan keagamaan." Sekularisasi dapat juga diartikan
sebagai pemisahan antara urusan kenegaraan dan urusan keagamaan, atau pemisahan
antara urusan duniawi dan ukhrawi (akhirat).</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dari kata "sekuler" juga
muncul istilah "sekularisme", yang diperkenalkan pertama kali oleh
filsuf <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">George Jacob
Holyoake</span> pada tahun 1846. Menurutnya, sekularisme adalah suatu sistem
etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah, terlepas dari agama wahyu atau
supernaturalisme. Definisi lain dari sekularisme dikemukakan oleh <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">A Hornby</span> (ahli bahasa
berkebangsaan Amerika). Menurutnya, sekularisme adalah suat pandangan bahwa
pengaruh lembaga keagamaan harus dikurangi sejauh mungkin dan bahwa moral dan
pendidikan harus dipisahkan</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">dari
agama.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Akar historis dari konsep sekularisme
tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kristen di dunia Barat. Di Barat pada abad
modern telah terjadi proses pemisahan antara hal-hal yang menyangkut masalah agama
dan nonagama (bidang sekuler) yang diawali dengan ketidakserasian antara hasil
penemuan sains atau ilmu pengetahuan di satu pihak dan dogma Kristen di pihak
lain.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di dunia Islam, istilah
"sekuler" pertama kali dipopulerkan oleh <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Zia Gokalp</span> (1875-1924), sosiolog terkemuka
dan politikus nasionalis Turki. Dalam rangka pemisahan antara kekuasaan
spiritual khalifah dan kekuasaan duniawi sultan di Turki Usmani (Kerajaan
Ottoman) pada masa itu. Ia mengemukakan perlunya pemisahan antara diyanet
(masalah ibadah serta keyakinan) dan muamalah (hubungan sosial manusia).</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pengertian sekularisme dalam pandangan
ulama dan ilmuwan Islam sangat beragam. <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Sayid Qutub</span> (filsuf Muslim dari Mesir, 1906-1966)
mendefinisikannya sebagai pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama.
Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam
yang paling berbahaya.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_s2050" type="#_x0000_t75"
alt="http://1.bp.blogspot.com/-oVCllmaB3cE/Th-Joe4WpoI/AAAAAAAADdQ/Al_BDtanKC8/s1600/heksagram.jpg"
style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-31.85pt;
margin-top:593.95pt;width:132.5pt;height:130.1pt;z-index:1;visibility:visible;
mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;
mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;
mso-position-horizontal-relative:margin;mso-position-vertical:absolute;
mso-position-vertical-relative:margin' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDI4TOSFQEAAFICAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSSTW7DIBCF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">
<v:imagedata src="file:///C:\Users\siswa8\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"
o:title=""/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="f"/>
<w:wrap type="square" anchorx="margin" anchory="margin"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img align="left" alt="http://1.bp.blogspot.com/-oVCllmaB3cE/Th-Joe4WpoI/AAAAAAAADdQ/Al_BDtanKC8/s1600/heksagram.jpg" height="173" hspace="12" src="file:///C:/Users/siswa8/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" v:shapes="Picture_x0020_1" width="177" /><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pandangan
Qutub didukung oleh <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Altaf
Gauhar</span> (filsuf Muslim kontemporer dari Mesir) yang menyatakan</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">bahwa sekularisme dan Islam tidak
mempunyai tempat berpijak yang sama. Esensi Islam berantitesis terhadap
sekularisme.Pandangan lain tentang sekularisme dikemukakan oleh <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Syed Muhammad Naquib al-Attas</span>,
yang menunjuk pada suatu ideologi atau paham yang menidakkeramatkan
(desakralisasi) alam dan politik. Ia menjelaskan bahwa Islam tidaklah sama
dengan Kristen. Karena itu, sekularisasi yang terjadi pada masyarakat Kristen
Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Akan
tetapi, Naquib mengingatkan bahwa kita harus melihat sekularisasi tidak hanya
terbatas pada dunia Barat. Pengalaman mereka atas hal itu dan sikap mereka
terhadapnya sangat berguna untuk dipelajari kaum Muslim di seluruh dunia.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tentang pandangan Islam terhadap
sekularisme, Naquib al-Attas dengan tegas menytakan bahwa pada dasarnya Islam
menolak segala bentuk sekularisme. Bahkan, Islam secara total menolak penerapan
apa pun mengenai konsep-konsep sekuler, sekularisasi, maupun sekularisme,
karena semuanya itu bukanlah milik Islam dan berlawanan dengannya dalam segala
hal. Naquib mengemukakan alasannya bahwa Islam adalah agama yang lengkap,
sempurna, dan sesuai dengan kondisi manusia sejak awal. Karena itu, agama Islam
tidak membutuhkan "perkembangan" atau "perubahan" lebih
lanjut.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hal senada dikemukakan almarhum <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Prof Dr H Mohammad Rasjidi</span>.
Rasjidi beranggapan bahwa sekularisme dan sekularisasi membawa pengaruh
merugikan bagi Islam dan umatnya. Karena itu, keduanya harus dihilangkan.
Baginya, pemikiran baru itu memang dapat menimbulkan dampak positif, seperti
membebaskan umat dari kebodohan. Akan tetapi, istilah ini sama sekai tidak
mempunyai akar dalam Islam dan hanya tumbuhan dan berlaku di Barat.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sementara <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">Dr Nurcholish Madjid</span> dengan jelas membedakan
antara makna sekularisme dan sekularisasi. Pembedaan antara keduanya dapat
dianalogikan dengan pembedaan antara rasionalisasi dan rasionalisme. Ia
menganjurkan setiap orang Islam bersikap rasional, tetapi bersamaan dengan itu
melarang orang Islam menjadi rasionalis sebab rasionalis berarti mendukung
rasionalisme, sedangkan yang disebutkan terakhir ini bertentangan dengan Islam.
Rasionalisme mengingkari keberadaan wahyu sebagai media untuk mengetahui
kebenaran. Dengan kata lain, rasionalisasi mempunyai arti terbuka karena
merupakan suatu proses, sedangkan rasionalisme mempunyai arti tertutup karena
merupakan suatu paham atau ideologi. Demikian pula halnya dengan sekularisme
dan sekularisasi.</span><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;"></td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menurutnya, sekularisasi adalah suatu
proses penduniawian yang dalam pengertian ini peletakan peranan utama pada ilmu
pengtahuan. Karena itu, sekularisasi adalah pengakuan wewenang ilmu pengetahuan
dan penerapannya dalam membina kehidupan duniawi, dan ilmu pengetahuan itu
sendiri terus berproses dan berkembang menuju kesempurnaannya.</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Umat Islam hendaknya memberikan
perhatian yang wajar kepada aspek duniawi kehidupan ini. Meskipun demikian,
sekularisasi bukanlah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, yang merupakan
suatu ideologi yang bersifat tertutup, melainkan justru dimaksudkan sebagai
Islamisasi atau pentauhidan.</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
YouKnowWhohttp://www.blogger.com/profile/04569933980148933186noreply@blogger.com1